Rapat kordinasi kader kesehatan desa bulan Juni 2019 diikuti oleh seluruh Kader Posyandu Balita dan Kader Posyandu Lansia yang diaksanakan di Ruang Pertemuan Pemerintah Desa Klampok, Senin 24 Juni 2019. Pertemuan yang di hadiri Tim dari Puskesmas Purwareja Klampok 1 dan Pemerintah Desa Klampok ini dengan agenda evaluasi kegiatan posyandu balita dan posyandu lansia dan membahas isu-isu kesehatan yang harus segera ditangani.
Dari Pemerintah Desa Klampok diwakili oleh Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Klampok Siti Muntakoh. Sementara dari Puskesmas Purwareja Klampok 1 tampak Bidan Desa Klampok Kiki. Hadir pula Petugas Penyuluh Keluarga Berancana Desa Klampok, Ani.
Dalam sambutannya Pemerintah Desa Klampok yang diwakili oleh Kasi Pelayanan Siti Muntakoh menghimbau kepada seluruh Kader Posyandu Balita dan Lansia diseluruh desa Klampok dalam menghadapai pemilihan kepala desa yag akan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2019 harus bisa bersikap bijak, dewasa dan tidak memihak. Posyandu baik balita maupun lansia merupakan aset desa yang tidak bisa dibawa pada ranah politik praktis. Posyandu harus terbebas dari berbagai kepentingan selain pelayanan kesehatan kepada balita dan lansia.
“Posyandu merupakan aset desa yang harus dijaga dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan praktis, termasuk kepentingan politik. Kader posyandu diperbolehkan menjadi bagian tim pemenangan salah satu calon, tetapi tidak boleh membawa kelompok posyandu baik balita maupun lansia dalam kegiatan pemenangan salah satu calon tersebut. Apalagi sampai dibawa untuk kampanye.” Demikian Bu Mumun panggilan Kasi Pelayanan menambahkan.
Sedangkan Bidan Desa Klampok Kiki menyampaikan kepada Puskesmas Purwareja Klampok 1 perihal Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Desa Klampok yang sudah terdata sampai saat ini sebanyak 16 orang. Bidan Kiki memngharapkan kepada Puskesmas Purwareja Klampok 1 untuk segera menindaklanjuti dengan kunjungan kerumah penderita untuk melakukan edukasi dan pendampingan. Mengingat masih banyak penderita gangguan jiwa yang belum mendapatkan penanganan dengan baik karena keterbatasan pemahaman. Dalam hal ini Puskesmas Purwareja Klampok 1 harus mengaambil tindakan.
“Kami meminta dari Puskesmas Purwareja Klampok 1 untuk melakukan edukasi dan pendampingan kepada penderita. Termasuk memastikan penderita tersebut sudah memiliki Kartu Jaminan Kesehatan atau belum agar penderita bisa rutin melakukan pemeriksaan” kemudian Kiki melanjutkan.
Sementera itu Ani dari Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Desa Klampok meminta bantuan kepada kader posyandu balita dan posyandu lansia untuk ikut serta dalam edukasi pelaksanaan Keluarga Berencana pada setiap kegiatan posyandu. “Untuk Desa Klampok cakupan terget peserta Keluarga Berencana masih kecil. Kami mengharapkan kepada kader posyandu baik balita maupun lansia memotivasi masyarakat untuk ikut serta menjadi peserta Keuarga Berencana dalam setiap kegiatan maupun pertemuan posyandu”, lanjut Bu Ani panggilan penyuluh KB Desa Klampok ini.
Pada akhir pertemuan dibagikan kelengkapan kegiatan posyandu baik balita maupun lansia. Untuk Posyandu Balita, Pemerintah Desa memberikan timbangan injak untuk memantau perkembangan dan berat badan balita setiap bulan. Sedangkan untuk posyandu lansia diberikan alat tensi digital untuk memantau tensi darah peserta posyandu lansia. Bantuan kelengkapan posyandu bersumber dari APBDes Desa Klampok Tahun Anggaran 2019 senilai Rp. 8.960.000,-
Timbangan dibagikan kepada 14 Posyandu Balita sedangkan Alat Tensi Digital diberikan kepada 13 Posyandu Lansia yang ada di Desa Klampok. Pada penyerahan alat kelangkapan kegiatan ini Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Klampok meminta kepada kader posyandu balita maupun lansia untuk mencatat kelengkapan kegiatan ini pada Buku Inventaris Posyandu karena pengadaannya dari APBDes yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya.
Acara diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta pertemuan. Semoga kader posyandu semakin memberikan pelayana yang terbaik sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Klampok. @z 2019
