Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) di Desa Klampok sudah masuk tahap akhir sesuai target waktu yang direncanakan oleh BPS yaitu mulai 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Juli 2023. Dengan 3 (tiga) petugas sensus, ST 2023 mendata sebanyak 2.631 Kepala Keluarga di Desa Klampok yang menjadi UTP atau Uaha Pertanian Perorangan yaitu warga Desa Klampok yang berusaha atau memiliki usaha dalam bidang produksi pertanian maupun jasa pertanian dengan mencakup 7 sektor yang menjadi prioritas pendataan yaitu : tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan jasa pertanian. Bukan sebuah pekerjaan yang ringan, tapi dengan kesungguhan 3 (tiga) petugas sensus bisa menyelesaikan sesuai target.
Sebagai informasi pada ST2023 ini, BPS Kabupaten Banjarnegara menggunakan metode pengumpulan data yaitu UTP Paper Assisted Personil Interviewing (PAPI) atau metode pendataan dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner atau daftar isian berupa kertas. Proses pengumpulan data dilakukan oleh PPL yang diawasi oleh PML kemudian dicek ulang oleh Koseka. Dengan melalui beberapa tahapan pengumpulan data diharapkan akan mempermudah dalam proses pengolahan data, penyajian data sampai analisis data sehingga dapat menghasilkan data pertanian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemerintah desa sampai pemerintah pusat.
Demi menjaga keabsahannya petugas ST2023 mendatangi pelaku usaha pertanian dengan menggunaan atribut resmi yang mudah dikenali yakni topi berlogo ST2023, tanda pengenal dan dilengkapi surat tugas dari BPS kabupaten setempat. Namun masih saja terjadi kendala dilapangan. Seperti dialami oleh Dara Yustina, petugas ST2023 yang mendata 15 RT di Desa Klampok yang disangka penipuan oleh UTP (Usaha Pertanian Perorangan) atau responden. Sementara Sarliyah, petugas ST2023 lainnya mengaku menjadi tempat curhat ketika melakukan pendataan. Persepsi masyarakat ketika ada petugas yang datang dianggap akan memberikan bantuan sosial dan disitu menyampaikan keluh kesah karena tidak menjadi bagian penerima bantuan. Justru ketika disampaikan tujuan kedatangan untuk pendataan ST2023 mereka seperti enggan memberikan data yang dibutuhkan petugas, bahkan ada yang menolak padahal itu jelas-jelas UTP.
Lain lagi kendala yang dihadapi oleh Fitriyani, petugas ST2023 lainnya yang harus berjuang mondar-mandir menemui UTP karena ketika didatangi tidak dirumah atau sedang bekerja. Ada lagi yang meminta bertemu malam hari setelah maghrib yang terkadang baru selesai diatas pukul 21.00 WIB. Termasuk kendala jaringan internet yang down ketika akan tagging lokasi.
Namum ketiganya sepakat terdapat kendala umum yang terjadi pada UTP yakni terkait data akurat produksi pertanian. Sebagai contoh ketika petugas melakukan sensus terhadap tanaman padi, akan ditanyakan kapan petani melakukan penanaman, kapan panen, berapa kilogram yang dihasilkan pada setiap panen dan luasannya serta berapa nilai ekonomi yang dihasilkan. Mengingat masa panen dan waktu sensus yang berjauhan kebanyakan petani/UTP sudah lupa. Kalaupun memberikan jawaban juga bersifat perkiraan karena tidak memiliki catatan dalam kegiatan pertaniannya.
Ini menjadi catatan semua pihak sebagai bahan evaluasi kedepannya, baik untuk BPS, Pemeritah Desa maupun UTP. Mungkin pola pendampingan petugas dari Pemerintah Desa atau RT/RW pada pelaksanaan sensus bisa menjadi solusi, mengingat tidak semua UTP memiliki latar belakang pendidikan dan pergaulan yang sama, termasuk cara berkomunikasinya.
Sementara Eko Prasetyo Nugroho , selaku Kordinator Sensus Kecamatan (KOSEKA) mengatakan, pada ST2023 di Desa Klampok menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu Door to Door atau menemui dan wawancara langsung dengan responden/UTP dan metode Snow Ball yaitu database yang sudah ada dari BPS akan di cross check dengan RT atau warga yang mengetahui siapa-siapa yang berusaha dalam sektor pertanian. Sehingga tidak ada UTP yang tidak tersensus walaupun setiap petugas ditarget mendata 120 UTP. @z072023
