TPS3R BUMDes MAJU BERSAMA DESA KLAMPOK

Menurut Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dihasilkan jumlahnya semakin bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan hidup manusia. Tidak seimbangnya jumlah sampah yang dihasilkan dan kemampuan untuk mengolah sampah membuat permasalahan sampah menjadi permasalahan utama di tiap daerah […]

Selengkapnya

TPS3R

Permen PU No. 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan menyebutkan, dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan tanggung jawab dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.  Oleh karenanya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan mutlak dilakukan pada semua sektor, […]

Selengkapnya

PENGURUS BUMDes MAJU BERSAMA DESA KLAMPOK

Berdasarkan SK Kepala Desa Klampok Nomor 539/26 Tahun 2020 tertanggal 7 Desember 2020, secara resmi Bumdes Maju Bersama telah terbentuk. Hal tsb disampaikan Sekretaris Desa Klampok Davis Adityas pada pertemuan persiapan pendirian Bumdes. Utk tahun 2021, Pemerintah Desa Klampok memberikan penyertaan modal sejumlah 145 juta. Berikut pengurus Bumdes Maju Bersama Periode 2021-2024 : Penasehat : […]

Selengkapnya

PERPISAHAN KADUS III

PERPISAHAN KEPALA DUSUN III SUHONO dengan KEPALA DESA dan PERANGKAT DESA KLAMPOK.Bertempat di Aula Desa Klampok, Kepala Dusun III Suhono mengadakan perpisahan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Klampok, Jumat 2 Juli 2021. Pada acara perpisahan tsb, Kepala Desa Klampok Agus Supriyono menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian, perjuangan dan dedikasi yg selama ini diberikan […]

Selengkapnya

MENGENAL POSKO PPKM MIKRO

Merupakan posko yang didirikan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang berbasis skala mikro (PPKM Mikro) yaitu tingkat RT/RW. Pembatasan kegiatan masyarakat ini dibuat berskala, sehingga dengan berjalannya waktu penangannya semakin berskala kecil dan semakin tersasar (targeted). Dalam penerapannya, PPKM Mikro membatasi kapasitas kegiatan kantor, rumah makan, dan tempat ibadah hingga 50%. […]

Selengkapnya

LKM MAJU BERSAMA DESA KLAMPOK

Dengan mendapatkan alokasi Program Kotaku di tahun 2020, Pemerintah Desa Klampok membentuk Lembaga Keswadayaan masyarakat (LKM) sebagai unsur yang terlibat dalam tahapan pendataan,  perencanaan,  pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan keberlanjutan. Pembntukan LKM Desa Klampok dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2020 di Aula Desa Klampok yang dihadiri Kepala Desa Klampok Agus Supriyono, Perwakilan warga masyarakat yang sudah […]

Selengkapnya

LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT (LKM)

LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) adalah lembaga pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan/ desa dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan proses pengambilan keputusan secara partisipatif. LKM juga berfungsi menggalang potensi dan sumber daya dalam upaya menanggulangi berbagai persoalan pembangunan di wilayah desa/ kelurahan. Serta merupakan jembatan penghubung aspirasi warga ke pemerintahan […]

Selengkapnya

PROGRAM KOTAKU

Salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak adalah dengan Program Kotaku. Dalam pelaksanaannya  Program Kotaku menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, […]

Selengkapnya

REKAP BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DI DESA KLAMPOK

Secara keseluruhan, sebanyak 1.683 KK di Desa Klampok menerima bantuan sosial baik bantuan sosial dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa. Dengan jumlah KK di Desa Klampok sebanyak 2.384 KK, maka sebanyak 70.5 % KK mendapat bantuan sosial untuk mengantisipasi dampak sosial akibat pandemi Covid-19. Dari 1.683 bantuan sosial yang diterima tersebut […]

Selengkapnya

JENIS BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH AKIBAT DAMPAK COVID-19

Bantuan Sosial Pemerintah Pusat Di tengah pandemi corona saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial memberikan 2 (dua) jenis bantuan sosial, yaitu bantuan reguler (PKH dan BPNT) yang sudah diberikan sebelum wabah covid-19. PKH dan BPNT disalurkan oleh Kemensos dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS (sebelumnya bernama BDT/Basis Data Terpadu). Program Keluarga Harapan (PKH) […]

Selengkapnya